Publication > Programmatic Research

Kajian Anggaran Desa KOMPAK 2020: Tanggapan Desa dalam Upaya Mitigasi Dampak COVID-19

Sebagai salah satu upaya mendorong kebijakan berbasis data, KOMPAK secara rutin melakukan Kajian Anggaran Desa di lokasi-lokasi yang didukungnya. Hasil Kajian Anggaran Desa 2019 menemukan bahwa alokasi belanja desa untuk pendidikan dan kesehatan secara bertahap meningkat antara tahun 2015 hingga 2019. Desa mulai mengalokasikan anggaran untuk kegiatan seperti pelayanan administrasi kependudukan, sistem informasi desa (SID), dan peningkatan kapasitas aparatur desa. , yang menjadi fokus dukungan program KOMPAK. Namun alokasi tersebut mengalami penurunan pada tahun 2020. Pandemi COVID-19 berdampak pada kebijakan penganggaran desa, terutama dengan perlunya desa menyediakan anggaran Bantuan Langsung Tunai – Dana Desa (BLT-DD) dan memfokuskan kembali anggaran untuk kegiatan terkait pandemi lainnya. .

Dipublikasikan pada: Apr 2022

Publication > Programmatic Research

Laporan Kajian Implementasi Musyawarah Khusus untuk Perencanaan dan Penganggaran Desa yang Inklusif

Pentingnya keterlibatan masyarakat dari kelompok perempuan, miskin dan rentan dalam musyawarah desa terdapat dalam penjelasan pasal 54 dalam UU Desa, yang menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan unsur masyarakat adalah antara lain tokoh adat, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pendidikan, perwakilan kelompok tani, kelompok nelayan, kelompok perajin, kelompok perempuan, dan kelompok masyarakat miskin. Penekanan terhadap pentingnya keterlibatan kelompok perempuan dan masyarakat miskin ini dilatarbelakangi oleh kajian-kajian yang menemukan masih rendahnya partisipasi kelompok-kelompok ini dalam perencanaan pembangunan. Hal ini terjadi karena kelompok rentan seringkali luput dari upaya pelibatan dan masih terbatasnya pengetahuan, kepercayaan diri dan kapasitas sebagai konsekwensi dari sistem yang selama ini baik secara langsung maupun tidak langsung masih memarjinalkan mereka. Hal ini berdampak pada terbatasnya kesadaran kelompok rentan akan hak-haknya sebagai warga negara, kurangnya kemampuan dan keberanian untuk mengemukakan pendapat dalam forum umum di desa. Dengan kondisi tersebut, partisipasi kelompok rentan membutuhkan ruang dan intervensi khusus. Salah satu kelompok yang juga masuk dalam kategori rentan karena rendahnya akses terhadap berbagai kebutuhan dan layanan dasar, adalah penyandang disabilitas. Pemenuhan kebutuhan dasar penyandang disabilitas, termasuk didalamnya upaya untuk menyuarakan pendapat mengalami berbagai hambatan sehingga perlu didorong dan diberikan ruang afirmasi dalam musyawarah perencanaan dan pembangunan. Hal ini selaras dengan UU No.8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, yang menempatkan isu ini sebagai agenda multi-sektor dengan pendekatan Hak Asasi Manusia.

Dipublikasikan pada: Apr 2022

Publication > Programmatic Research

Laporan Analisis Kebijakan Penanggulangan Dampak Covid-19 Bagi Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah

Buku ini menyajikan laporan akhir dari studi mengenai “Analisis Kebijakan Penanggulangan Dampak Covid-19 Bagi UMKM” yang dilakukan oleh Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional / Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Republik Indonesia. Studi ini bertujuan untuk mengetahui dampak pandemi Covid-19 terhadap bisnis pelaku UMKM di Indonesia, mengidentifikasi alternatif kebijakan yang dapat dilakukan pemerintah dalam embantu UMKM beradaptasi dan bertahan selama pandemi serta mempercepat pemulihan usaha pasca pandemi. Studi ini menggunakan sumber data primer melalui survei terhadap 2.535 UMKM di 17 provinsi selama Juli-September 2020 serta FGD yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan.

Dipublikasikan pada: Jan 2022

Publication > Programmatic Research

Opsi Keberlanjutan Dana Otonomi Khusus 2022–2041: Menuju Tanah Papua yang Sejahtera dan Mandiri

Kebijakan Dana Otsus untuk Papua dan Papua Barat berdasarkan Undang-Undang (UU) Nomor 21 Tahun 2001 selesai pada tahun 2021. Sementara, tingkat kemiskinan di Tanah Papua masih yang tertinggi di Indonesia dengan “gap” capaian kualitas pembangunan yang cukup tinggi dibanding wilayah lain. Diperlukan alternatif mekanisme untuk perencanaan dan pelaksanaan pembangunan yang dapat mengakselerasi pencapaian target pembangunan di Tanah Papua. Oleh karena itu, KOMPAK melakukan studi “Opsi Keberlanjutan Dana Otonomi Khusus Tahun 2022-2041 Menuju Tanah Papua Yang Sejahtera dan Mandiri.” Studi ini menganalisis sejumlah opsi keberlanjutan Dana Otsus di Tanah Papua pasca 2021.

Dipublikasikan pada: Sep 2021

Publication > Programmatic Research

Tantangan Pengelolaan Keuangan Publik: Pembelajaran dari Analisis Constraint Anggaran di 15 Kabupaten

KOMPAK bersama dengan Direktorat Evaluasi dan Sistem Informasi Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan dan 15 Pemerintah Kabupaten lokasi KOMPAK mengadakan Kajian mengenai Tantangan Manajemen Keuangan Publik. Kajian ini menganalisis tantangan pengelolaan keuangan pemerintah kabupaten dari proses perencanaan, penganggaran sampai pada pelaporan keuangannya. Analisis ini dilakukan terhadap APBD 2014-2018 di 15 kabupaten mitra KOMPAK yang berasal dari lima provinsi yaitu Aceh, Jawa Tengah, Jawa Timur, Nusa Tenggara Barat dan Sulawesi Selatan.

Dipublikasikan pada: Apr 2021

of
4

Menghadapi

COVID-19