Publikasi > Panduan Teknis dan Catatan Kebijakan

Panduan Pelaksanaan Rapat Koordinasi Tingkat Kecamatan (RAKORCAM) Tematik Layanan Administrasi Kependudukan Berbasis Desa (LABD) Kabupaten Sumbawa

Panduan Pelaksanaan Rapat Koordinasi Tingkat Kecamatan (RAKORCAM) Tematik Layanan Administrasi Kependudukan Berbasis Desa (LABD) Kabupaten Sumbawa

Dipublikasikan pada: Des 2021

Publikasi > Panduan Teknis dan Catatan Kebijakan

Panduan Pelaksanaan Rapat Koordinasi Tingkat Kecamatan (RAKORCAM) Tematik Layanan Administrasi Kependudukan Berbasis Desa (LABD) Kabupaten Bima

Panduan Pelaksanaan Rapat Koordinasi Tingkat Kecamatan (RAKORCAM) Tematik Layanan Administrasi Kependudukan Berbasis Desa (LABD) Kabupaten Bima

Dipublikasikan pada: Des 2021

Publikasi > Panduan Teknis dan Catatan Kebijakan

Panduan Pelaksanaan Rapat Koordinasi Tingkat Kecamatan (RAKORCAM) Tematik Layanan Administrasi Kependudukan Berbasis Desa (LABD) Kabupaten Lombok Utara

Panduan Pelaksanaan Rapat Koordinasi Tingkat Kecamatan (RAKORCAM) Tematik Layanan Administrasi Kependudukan Berbasis Desa (LABD) Kabupaten Lombok Utara

Dipublikasikan pada: Des 2021

Publikasi > Panduan Teknis dan Catatan Kebijakan

Pedoman Teknis LABKD Nusa Tenggara Barat

Pedoman Teknis ini berisi konsep dan tahapan bagi pemerintah daerah (Pemda) di Nusa Tenggara Barat dalam mengimplementasikan Layanan Administrasi Kependudukan Berbasis Kewenangan Desa (LABKD). Pedoman ini disusun berdasarkan pengalaman KOMPAK dalam mendorong Kabupaten Lombok Timur, Kabupaten Lombok Utara, Kabupaten Bima, dan Kabupaten Sumbawa untuk memperluas jangkauan layanan administrasi kependudukan (adminduk) dengan memanfaatkan berbagai peluang dan sumber daya yang tersedia di tingkat desa.

Dipublikasikan pada: Des 2021

Publikasi > Panduan Teknis dan Catatan Kebijakan

Panduan Pelaksanaan Rapat Koordinasi Layanan Administrasi Kependudukan Berbasis Kewenangan Desa (LABKD) Tingkat Kecamatan

Rapat Koordinasi Layanan Administrasi Kependudukan Berbasis Kewenangan Desa (LABKD) Tingkat kecamatan adalah forum antar pemangku kepentingan tingkat kecamatan untuk memastikan efektifitas pelaksanaan LABKD dalam rangka percepatan kepemilikan dokumen kependudukan bagi seluruh masyarakat, termasuk kelompok miskin dan rentan. Kecamatan memiliki kewenangan dalam hal fasilitasi percepatan pelayanan dokumen administrasi kependudukan di wilayahnya. Salah satu upaya percepatan tersebut adalah dengan mengadakan rapat kordinasi LABKD tingkat kecamatan yang melibatkan pemangku kepentingan, terutama dengan pemerintah desa yang memiliki kewenangan desa terkait dengan memastikan administrasi kependudukan dalam wilayah pemerintahan desa.

Dipublikasikan pada: Nov 2021

of
13

Menghadapi

COVID-19