Publikasi > Panduan Teknis dan Catatan Kebijakan

Panduan Monitoring dan Evaluasi Penerapan Standar Pelayanan Minimal

Ditjen Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri bersama KOMPAK memandang perlu menyusun Panduan Monitoring dan Evaluasi Penerapan Standar Pelayanan Minimal. Panduan ini merupakan penerapan tugas dan fungsi Ditjen Bina Bangda dalam mengkoordinasikan penerapan dan pemenuhan SPM sebagaimana diatur dalam Perpres No. 11 tahun 2015 tentang Kementerian Dalam Negeri. Panduan ini secara operasional bertujuan untuk memandu monitoring penerapan SPM, memandu proses pengendalian rencana pembangunan, dan memandu pelaksanaan evaluasi capaian penerapan SPM.

Dipublikasikan pada: Mei 2022

Publikasi > Panduan Teknis dan Catatan Kebijakan

Panduan Integrasi Standar Pelayanan Minimal Dalam Dokumen Perencanaan Dan Penganggaran Daerah

Panduan ini disusun dengan maksud sebagai alat bantu untuk menambah pemahaman dan kapasitas pemerintah daerah dalam melaksanakan tahapan penerapan SPM, terutama terkait pengintegrasian SPM ke dalam dokumen perencanaan dan penganggaran daerah. Integrasi SPM dalam dokumen perencanaan dan penganggaran menjadi bagian integral dari pelaksanaan tahap penyusunan rencana pemenuhan pelayanan dasar yang menjadi dasar dari pelaksanaan dan pencapaian target pemenuhan pelayanan dasar di daerah.

Dipublikasikan pada: Mei 2022

Publikasi > Panduan Teknis dan Catatan Kebijakan

Panduan Teknis Penyusunan Peraturan Desa Tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa

Penataan kewenangan desa merupakan salah satu fokus perhatian pemerintah dan pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat karena merupakan issue yang mendasar dalam rangka mendukung terwujudnya tata kelola desa yang lebih efektif, efisien, terarah dan bertanggung jawab. Disamping itu, penataan kewenangan desa akan memberikan legitimasi bagi Pemerintah Desa dalam mengalokasikan sumber daya secara legal dan terarah sesuai Kewenangan Desa.

Dipublikasikan pada: Feb 2022

Publikasi > Panduan Teknis dan Catatan Kebijakan

Panduan Monitoring dan Evaluasi Program SEPEDA KEREN Kabupaten Trenggalek

Panduan monitoring dan evaluasi SEPEDA KEREN merupakan sebuah alat untuk memandu berbagai pihak untuk melihat perkembangan serta dampak dari Program SEPEDA KEREN. SEPEDA KEREN merupakan akronim dari Sekolah Perempuan Disabilitas, Anak dan Kelompok Rentan Lainnya. Program ini diartikan sebagai suatu upaya yang dilakukan secara terencana, terstruktur dan sistematis demi mewujudkan keberdayaan dan kemandirian perempuan, disabilitas, anak dan kelompok rentan lainnya.

Dipublikasikan pada: Feb 2022

Publikasi > Panduan Teknis dan Catatan Kebijakan

Panduan Replikasi dan Pelembagaan Layanan Adminduk Berbasis Kewenangan Desa (LABKD)

Keterbatasan akses layanan adminduk bagi warga khususnya yang tinggal di perdesaan umumnya dikarenakan jarak yang jauh, besarnya biaya (transportasi), layanan yang terfragmentasi, dan panjangnya prosedur pengurusan dokumen kependudukan. KOMPAK mengujicobakan mekanisme penjangkauan dengan mendorong tersedianya fasilitator Penguatan Adminduk dan Statistik Hayati (PASH) di tingkat desa. Fasilitator ini membantu tugas Kades/Lurah dan Disdukcapil dalam pelayanan pendaftaran penduduk dan catatan sipil. Ujicoba ini melibatkan peran dan komitmen yang tinggi dari pemerintah desa dimana fasilitator diangkat oleh Kepala Desa dari pendanaan APBDes. Harapannya, layanan adminduk lebih dekat, lebih mudah, dan lebih murah sehingga keperluan dokumen adminduk dapat dengan mudah didapatkan.

Dipublikasikan pada: Feb 2022

of
19

Menghadapi

COVID-19