Cerita Perubahan

TAPE MANIS Pastikan Semua Penduduk Miskin Terlayani

Author: Cathrine Regina / Paulus Enggal Sulaksono
Published: 27/04/2022

Heru Sugianto nampak kebingungan ketika memasuki bangunan yang terletak di Jl. Ahmad Yani 64, Bondowoso. Perlahan, dia memasuki ruangan, dan disambut ramah oleh dua orang front office di tempat yang menjadi Posko Gerakan TAPE MANIS Kabupaten Bondowoso. Merupakan akronim dari Tanggap dan Peduli Masyarakat Miskin, TAPE MANIS memberikan harapan kembali bagi penduduk miskin di Bondowoso yang belum terjamah berbagai program bantuan sosial selama dua tahun terakhir ini. Sebelum adanya program ini, warga miskin tidak tahu harus mengadu kemana. Secara kelembagaan, program ini dipayungi oleh Peraturan Bupati Nomor 42A/2019 tentang Gerakan Tanggap Peduli Masyarakat Miskin.


Gerakan Tanggap dan Peduli Masyarakat Miskin (TAPE MANIS) adalah upaya bersama dan terpadu untuk mempercepat penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Bondowoso. Pemerintah Kabupaten Bondowoso dengan dukungan KOMPAK menginisiasi inovasi ini pada 2018. KOMPAK memberikan dukungan untuk memperkuat Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Kabupaten Bondowoso, menyusun Peraturan Bupati Nomor 42A Tahun 2019 tentang Gerakan TAPE MANIS, menyusun pedoman pelaksanaan dan SOP (Standard Operating Procedures) dari TAPE MANIS, meningkatkan kapasitas petugas layanan TAPE MANIS, dan mengembangkan aplikasi TAPE MANIS versi android. Gerakan TAPE MANIS mampu berkontribusi pada penurunan angka kemiskinan di Bondowoso dari 14,39% pada 2018 menjadi 13,33% pada 2019

Menempati salah satu ruangan di rumah dinas Wakil Bupati Bondowoso, Posko TAPE MANIS tidak pernah sepi dari masyarakat miskin yang membutuhkan layanan. Ada yang diwakili  kepala desa atau bidan desa. Ada juga yang datang sendiri seperti yang dilakukan Heru. Laki-laki yang bekerja sebagai tukang las listrik ini, sedang mengajukan bantuan untuk pembiayaan operasi anak laki-lakinya yang terkena tumor jinak.

“Awalnya jatuh di pondok (pesantren). Tangannya jadi bengkak. Sudah pernah dioperasi. Sekarang tumbuh benjolan lagi, dan harus operasi (lagi).” Menurut Heru, dia sudah tidak mampu lagi membiayai operasi kedua ini. Uang tabungan sebesar Rp6 juta sudah habis ia gunakan untuk membiayai operasi yang pertama. Heru sudah putus asa, tidak tahu harus kemana mencari biaya. Untungnya, salah seorang tetangganya yang bekerja sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) di Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan (Koperindag) Kabupaten Bondowoso, menyarankan Heru untuk datang ke tempat ini. Pengajuan bantuan yang dilakukan Heru masih akan melalui beberapa tahapan lagi. Tetapi Heru lega. Paling tidak, dia bisa berharap, sudah ada solusi biaya untuk operasi anaknya.


I
Ibu hamil bisa mendapatkan bantuan Jaminan Persalinan (Jampersal) yang diajukan melalui TAPE MANIS

Berbeda dengan Heru, Noviana Oktavia Vitaloka sudah merasakan manfaat dari program ini ketika tahun 2020 lalu, ia harus menjalani operasi caesar darurat karena komplikasi kehamilan (pre-eklamsia) waktu melahirkan anak pertama. Saat itu ia sudah tidak perlu mengeluarkan biaya satu rupiah pun karena Noviana mendapatkan bantuan Jaminan Persalinan (Jampersal) yang diajukan lewat TAPE MANIS. Tanpa Jampersal, sulit bagi perempuan yang sehari-hari bekerja sebagai staf pelayanan di kantor Desa Taman, Kecamatan Grujugan ini membiayai operasi darurat ini. “Tidak siap dengan biaya juga. Ketika dibawa ke rumah sakit saya sudah tidak sadarkan diri.” Saat itu, Noviana juga tidak memiliki Kartu Indonesia Sehat (KIS). “Bidan desa yang merekomendasikan untuk diajukan Jampersal karena kehamilan risiko tinggi,” terang Adi Sonhaji, Kepala Desa Taman. Menurut kepala desa yang sudah menjabat selama dua tahun ini, di Taman, bidan desa melakukan screening ibu hamil berisiko tinggi ketika posyandu bulanan. Ibu hamil berisiko tinggi dari keluarga miskin akan dibantu pemerintah desa untuk memperoleh Jampersal lewat TAPE MANIS setelah kehamilan berusia tujuh bulan.  

Bagi Pemerintah Kabupaten Bondowoso, TAPE MANIS juga mampu menjadi solusi intervensi bagi penduduk miskin yang selama ini luput dari program pemerintah nasional atau pemerintah daerah karena berbagai sebab. Misalnya, Nomor Induk Kependudukan (NIK) belum terdaftar, atau tidak ada alokasi anggaran dari pemerintah daerah. “Sebelumnya kita (beberapa Organisasi Perangkat Daerah/OPD) melakukan identifikasi masalah. Berpikir, apa yang harus dilakukan,” ungkap Anissa Hamidah, Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bondowoso.

Menurut Dewi Rahayu, Kepala Bidang Sosial dan Budaya, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Bondowoso, Gerakan TAPE MANIS ini merupakan perwujudan dari misi ketiga Bupati Bondowoso yaitu, kesejahteraan sosial. Di dalamnya, termasuk penanggulangan kemiskinan. TAPE MANIS menjadi kebutuhan mendesak untuk dilakukan karena angka kemiskinan masih tinggi di Bondowoso.

Dari data yang tercatat di Badan Pusat Statistik (BPS), angka kemiskinan di kabupaten ini mencapai 14,39% pada 2018. Sebagai program kolaborasi berbagai OPD yang  dipimpin oleh wakil bupati, gerakan ini cukup unik. Sebab, sumber pembiayaan justru didapatkan dari berbagai sumber, utamanya dari sektor non-pemerintah. Diantaranya Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Bondowoso, Corporate Social Responsibility (CSR) dari perusahaan swasta di Bondowoso, lembaga non-pemerintah, seperti Ruang Pasien, dan berbagai sumber lainnya, termasuk individu. Di awal, BAZNAS mengalokasikan Rp20 juta per tahun untuk mendukung Gerakan TAPE MANIS. “Sekarang naik menjadi Rp50 juta,” terang Dewi Rahayu. Menurutnya, jumlah alokasi bantuan untuk tiap orang akan berbeda. “Unit cost perawatan berbeda. Tetapi, untuk maksimal, bantuan dari BAZNAS sekitar Rp2,5 juta.”

Harus Lolos Verval dan Survei

Di TAPE MANIS, aduan dikategorikan gawat darurat dan tidak gawat darurat. Aduan darurat seperti kebutuhan biaya operasi atau melahirkan. Aduan tidak darurat seperti bedah rumah atau biaya pendidikan. Untuk aduan darurat, biasanya langsung ditangani dengan alokasi anggaran dari BAZNAS atau CSR, sedangkan aduan non-darurat, akan dijadikan rekomendasi bagi OPD terkait untuk menjadi program prioritas. Misalnya, kebutuhan biaya sekolah menjadi prioritas Dinas Pendidikan; dan rehabilitasi rumah menjadi prioritas di Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (Perkim).

Pengajuan bantuan lewat TAPE MANIS pun cukup mudah. Warga yang membutuhkan bantuan, bisa mengajukan lewat Posko TAPE MANIS di desa, atau bisa langsung datang ke Posko TAPE MANIS di kabupaten. Jika mengadu di desa, pemerintah desa lewat operator akan memasukkan aduan ke dalam aplikasi TAPE MANIS, untuk kemudian diproses di posko tingkat kabupaten.

Syarat pengajuan bantuan juga sederhana. Masyarakat cukup menyiapkan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), surat nikah, pengantar dari kepala desa, dan foto-foto pendukung yang diperlukan untuk pengajuan Jampersal. Sedangkan untuk bantuan biaya pengobatan tidak diperlukan surat nikah. Setelah dokumen lengkap dan benar diterima oleh Posko TAPE MANIS kabupaten, petugas akan melakukan verifikasi dan validasi (verval) data pemohon di Sistem Informasi Administrasi Desa (SAID) untuk memastikan bahwa pemohon sudah masuk ke dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan memang belum terjangkau oleh program dari pemerintah dalam bentuk apapun. Verval ini sebenarnya juga bisa dilakukan di desa. Tetapi, umumnya pemerintah desa atau pemohon langsung membawa berkas ke Posko TAPE MANIS kabupaten. “Biar langsung tahu tindak lanjutnya,” jelas Adi Sonhaji. Menurut Adi, di Desa Taman saat ini belum ada posko dan operator TAPE MANIS karena belum tentu tiap hari ada pengaduan.

Selesai verval data, petugas survei TAPE MANISakan mendatangi rumah pemohon untuk memastikan pemohon memang layak untuk mendapatkan bantuan. Menurut Nasrullah, salah satu surveyor TAPE MANIS, walau petugas sudah dibekali dengan serangkaian pertanyaan standar dari Kementerian Sosial (Kemensos), kejelian dari surveyor memegang peranan penting. Penduduk dengan kategori “miskin” menurut standar Kemensos belum tentu miskin. Sebaliknya, mereka yang masuk kategori “kaya” justru sangat membutuhkan bantuan. “Indikator yang  lebih menentukan adalah pekerjaan pemohon,” terang Nasrullah. Menurutnya, tidak sedikit pemohon yang mengajukan bantuan tinggal di rumah yang bagus, tetapi ternyata statusnya masih menumpang dan tidak memiliki pekerjaan tetap.

Mendapatkan kategori layak menerima bantuan dari tim surveyor belum tentu mereka langsung mendapatkan bantuan. Untuk aduan kegawatdaruratan kesehatan, masih diperlukan persetujuan Dinas Kesehatan (Dinkes). Jika Dinkes menolak, masyarakat juga tidak mendapatkan bantuan. Bantuan baru bisa diproses jika Dinkes sudah setuju. Ketika bantuan diproses, mereka juga secara otomatis didaftarkan sebagai penerima Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)/KIS. Sebagai tindak lanjut, pemerintah desa bersama Dinsos akan memasukkan informasi terbaru penduduk miskin ini di Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial-Next Generation (SIKS-NG), untuk memperbaharui informasi di DTKS mereka. Hal ini untuk menjamin keberlanjutan perlindungan sosial bagi mereka yang miskin dan rentan. Jika pengajuan permohonan sesuai prosedur dan data yang diajukan sudah benar, hanya dibutuhkan waktu sehari untuk seluruh proses ini.

Moving Forward, No One Left Behind

Manfaat TAPE MANIS sudah jelas. Pertama, warga miskin mendapatkan saluran untuk akses pengaduan dan mendapatkan bantuan. Menurut Merim Sirnovita, staf Posko TAPE MANIS kabupaten, sampai akhir Agustus 2021, sebanyak 1.958 pengaduan telah ditindaklanjuti. Kedua, bagi pemerintah daerah, bisa menjadi cara untuk mencari aspirasi bagi perencanaan pembangunan.


"Data Posko TAPE MANIS bisa menjadi masukan untuk pembuatan program prioritas dan penganggaran pemerintah daerah"

DEWI RAHAYU, KEPALA BIDANG SOSIAL DAN BUDAYA BAPPEDA BONDOWOSO

Ketiga, untuk merapikan data orang miskin. Saat ini di Kabupaten Bondowoso, sebanyak 71.282 penduduk miskin telah mendapatkan bantuan, tetapi datanya belum masuk DTKS. “Harapannya semua orang miskin datanya tercatat di DTKS,” imbuh Annisa Hamidah.

Pemerintah Kabupaten Bondowoso berkomitmen untuk terus mengembangkan TAPE MANIS sehingga semakin banyak masyarakat miskin dan rentan mendapat manfaat dari inovasi ini. Menurut Dewi Rahayu ada beberapa syarat untuk mengembangkan potensi Gerakan TAPE MANIS. “Pertama, desa harus lebih berperan dalam proses pemutakhiran data dan perlu mekanisme integrasi antara SAID dan SIKS-NG, sehingga sekali melakukan pemutakhiran data bisa langsung mengubah data SAID maupun SIKS-NG,” tuturnya. Selain itu pemerintah juga perlu memperkuat infrastruktur pendukung, seperti jaringan internet, laptop/komputer, dan sumber daya manusia (operator). “Keberadaan infrastruktur pendukung ini harus diperkuat sebagai antisipasi adanya ledakan aduan jika TAPE MANISsemakin dikenal oleh warga Bondowoso,” imbuhnya.

Fajar Dewandaru dari Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Bondowoso menambahkan soal pemanfaatan aplikasi TAPE MANIS untuk mendukung pengembangan inovasi ini di masa depan. “Pemerintah desa harus memanfaatkan aplikasi TAPE MANIS, karena kita membangun aplikasi tersebut untuk memudahkan masyarakat menyampaikan aduan, jadi tidak perlu jauh-jauh datang ke Posko TAPE MANIS di kabupaten,” terangnya. “Jika pemerintah desa lebih sering memanfaatkan aplikasi, kami jadi tahu fitur apa yang perlu ditambah atau diperbaiki supaya dapat melayani kebutuhan masyarakat dengan lebih baik lagi,” tambahnya.   

Pengembangan Gerakan TAPE MANIS ini juga membutuhkan dukungan dari pemerintah pusat, melalui peraturan bersama antara Kementerian Sosial (Kemensos), Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, dan Kementerian Dalam Negeri terkait pengelolaan bantuan sosial sampai tingkat desa. Dalam penyaluran bantuan sosial, Kemensos membutuhkan data yang valid. Validasi data bisa dilakukan oleh pemerintah desa dengan dukungan Dana Desa. “Dengan terbitnya regulasi nasional, lebih mudah menyusun perbupnya, karena bisa dianggarkan untuk pengembangan infrastruktur pendukung TAPE MANIS ,” tutup Dewi Rahayu.




Heru Sugianto saat mengajukan bantuan pengobatan anaknya di Posko TAPE MANIS

Cerita Perubahan Lainnya

Cerita Perubahan
APBD Direvisi, COVID-19 Diperangi

Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) telah memaksa pemerintah daerah, termasuk Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Trenggalek, merevisi anggarannya. Refocusing ditempuh untuk men...

Cerita Perubahan
Mendekatkan Layanan, Membuat Setiap Orang Terdata

Betapa senangnya pasangan Darno dan Tursinah. Dua anak mereka, M Zainurrosikin yang lahir pada 2005 dan Hamimah yang lahir pada 2009 akhirnya mendapatkan akta kelahiran secara grat...

Cerita Perubahan
Merintis Perlindungan Sosial Masyarakat Kampung Waren dari SAIK Plus

Di Kampung Waren, Distrik Momi Waren, Kabupaten Manokwari Selatan, upaya perlindungan bagi kaum yang termarginalkan itu mulai terwujud sejak hadirnya Sistem Administrasi dan Inform...

Menghadapi

COVID-19