Cerita Perubahan

Bener Meriah Terus Berbenah Guna Meraih Dana Insentif Daerah

Author: Andhiani Manik Kumalasari / Paulus Enggal Sulaksono
Published: 12/05/2022
DID membantu Bener Meriah untuk terus berkembang

Bener Meriah merupakan salah satu Daerah Otonomi Baru (DOB) hasil pemekaran dari kabupaten induk Aceh Tengah pada tahun 2003. Sebagai kabupaten baru, Bener Meriah membutuhkan banyak dana untuk membiayai pembangunan daerah yang tidak bisa hanya bertumpu pada Dana Perimbangan, yaitu dana bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang menjadi sumber lain untuk pembangunan wilayah baru juga masih dirasa belum cukup. Untuk itulah, Bener Meriah sangat membutuhkan pendapatan daerah yang sah lainnya termasuk dari non perimbangan seperti Dana Insentif Daerah (DID). Sejak pertama sekali DID diperkenalkan pada tahun 2011, Pemerintah Bener Meriah belum menjadikan DID sebagai salah satu target penerimaan dalam Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD). Kondisi ini menjadikan alokasi DID di Bener Meriah tidak stabil.

Pada tahun 2017, Kabupaten Bener Meriah berhasil mendapat DID senilai Rp54.413.625.000. Jumlah itu kemudian berkurang pada tahun 2018 menjadi Rp35.750.000.000 dan terus menyusut menjadi Rp11.171.741.000 pada tahun 2019.

Kabupaten Bener Meriah sempat membatalkan beberapa program dan kegiatan yang direncanakan pada tahun 2020 karena tidak berhasil mendapat DID tahun anggaran (TA) 2020 yang seharusnya dapat dimanfaatkan sebagai dana tambahan dalam membangun daerah sebelum akhirnya mendapat DID tambahan sebesar Rp9.474.092.000 pada tahun yang sama. Kondisi ini mendorong Pemerintah Kabupaten Bener Meriah memperbaiki indikator kinerja untuk meningkatkan penerimaan DID sesuai Surat Edaran Gubernur Aceh Nomor 470/21210 tentang Perbaikan Indikator Kinerja Daerah untuk Mendukung Peningkatan Penerimaan DID Tahun Anggaran 2021.

Koordinasi Perencanaan Kinerja DID

Untuk mendukung upaya peningkatan penerimaan DID TA 2021, Pemerintah Kabupaten Bener Meriah bekerjasama dengan tim Kolaborasi Masyarakat dan Pelayanan untuk Kesejahteraan (KOMPAK) membentuk Tim Koordinasi Perencanaan Kinerja DID atau biasa disebut “Tim DID”. Salah satu kunci keberhasilan pembentukan Tim DID di Bener Meriah adalah peran dari kepala daerah yang sejak awal menginisiasi dan terlibat aktif dalam memimpin langsung rapat-rapat koordinasi evaluasi capaian DID di Bener Meriah.

Salah satu strategi yang dilakukan untuk mendukung perbaikan kinerja DID, yaitu melalui koordinasi regular dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait sumber penilaian kinerja. Pemerintah kabupaten juga turut berkoordinasi dengan Badan Pusat Statistik (BPS) Bener Meriah untuk penyelarasan data pembangunan daerah, serta mengidentifikasi peluang untuk mendapatkan DID tahun 2021.

Dari beberapa langkah yang dilakukan tersebut akhirnya terpetakan sumber daya dan data pendukung untuk mencapai indikator prioritas perencanaan kinerja DID tahun 2021. Beberapa indikator yang digunakan dalam pemeringkatan daerah dan alokasi DID antara lain mengenai bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur, kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum pemerintahan, peningkatan ekspor, investasi, pengelolaan sampah, pengendalian inflasi dan juga pencegahan korupsi.

Indikator tersebut yang kemudian menjadi acuan tugas Tim DID untuk membangun koordinasi ke lintas sektor dan mendorong upaya peningkatan kinerja dan penyediaan data pendukung untuk penilaian DID. "Itu bukan hasil lobi, tapi hasil kinerja. Hasil kinerja itu ada indikator yang dinilai. KOMPAK terus membantu memberikan pemahaman tentang indikator tersebut," ungkap Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Bener Meriah, Drs. Khairun Aksa, S.E., M.M.

Beberapa upaya lain yang kemudian pemerintah daerah bersama KOMPAK lakukan untuk mengatasi tantangan tersebut yakni menyelenggarakan Focus Group Discussion (FGD) dan lokakarya untuk membahas upaya perbaikan kinerja untuk mendapatkan DID, diseminasi arah kebijakan indikator kinerja penilaian DID tahun berikutnya serta menyusun rekomendasi teknis untuk memperkirakan penerimaan DID berdasarkan data-data yang telah ada, baik dari BPS maupun kementerian/lembaga. Hasil dari FGD dan lokakarya tersebut  kemudian dilanjutkan dengan penyusunan mekanisme pemberian insentif kepada kampung[1] berbasis indikator yang sinergi dengan pemeringkatan daerah dan alokasi DID. Selain itu, KOMPAK juga mendorong pemerintah daerah untuk memberikan pelayanan dasar publik dan ekonomi kesejahteraan.

Lebih lanjut, koordinasi untuk menuntaskan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) yang telah disusun serta bersama-sama menyelesaikan visi dan misi kepala daerah juga dilakukan. Guna menyasar DID tersebut, Pemerintah Kabupaten Bener Meriah turut meningkatkan pemahaman tentang indikator dan penilaian kinerja penerimaan DID terhadap 12 kepala SKPD dan 18 pejabat fungsional.

Bener Meriah Meraih DID Terbanyak

Kolaborasi Pemerintah Kabupaten Bener Meriah melalui Bappeda dengan KOMPAK untuk memperoleh DID yang sebelumnya di angka nol Rupiah akhirnya berhasil dipacu menjadi Rp63,87 miliar. Pencapaian tersebut merupakan prestasi besar bagi Bener Meriah di tahun 2021 sebagai salah satu peraih DID terbanyak dan peringkat utama se-Sumatera. “Ini merupakan hasil kerja tim bukan perseorangan,” kata Khairun sembari tertawa lepas.

Tak hanya itu, pada tahun yang sama Bener Meriah juga mendapat Indeks Pembangunan Manusia (IPM) 90 di bidang kesejahteraan masyarakat dengan peringkat B yang turut membantu daerah tersebut memperoleh DID dalam angka besar. Indikator lain yang menjadi nilai plus dalam memperoleh DID adalah menurunnya angka pengangguran.

Hal paling menentukan bagi Bener Meriah dalam perolehan DID tersebut adalah raihan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Perangkat Daerah (LKPD) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) pada tahun 2019.

Dari pencapaian itulah, pengampu kebijakan di Bener Meriah lebih menyadari adanya indikator-indikator yang masuk dalam penilaian Kementerian Keuangan RI untuk memperoleh DID, antara lain penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang tepat waktu, penggunaan e-Budgeting dan e-Procurement dalam menjalankan pemerintahan, penanganan stunting yang berada di nilai 80 dengan peringkat B, serta persalinan di fasilitas kesehatan yang mendapat nilai 90 dengan peringkat B.

Namun Khairun mengakui perolehan DID Bener Meriah untuk tahun 2022 justru menurun jika dibandingkan alokasi tahun 2021. Menurutnya hal tersebut lumrah karena terdapat beberapa kriteria tambahan dari Kementerian Keuangan untuk mendapatkan DID setiap tahunnya. “Tetapi kita tetap optimis di tahun mendatang DID kita akan kembali naik. Saya yakin itu karena kita terus melakukan update data-data yang diperlukan untuk memperoleh DID tersebut,” kata Khairun.

Rasa optimis Khairun tersebut bukan tanpa alasan, semakin banyak SKPD di Bener Meriah yang mulai menyadari bagaimana memenuhi kriteria agar kembali memperoleh DID seperti pada tahun 2021. Lebih lanjut, Khairun juga memaparkan telah terjalinnya komunikasi dan kerjasama yang baik antar lembaga di Bener Meriah. Pihaknya kini bahkan turut mendapat dukungan dari pengampu kebijakan dalam hal regulasi-regulasi yang mendukung perolehan DID guna membantu pembangunan daerah.

DEPIK mendorong perbaikan kualitas layanan dasar dan peningkatan tata kelola pemerintahan yang inklusif

Alokasi DID dan Pemanfaatan DEPIK

Meskipun demikian, M. Junaidi AR, M.Si., AK.CA., Sekretaris Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset (BPKA) Kabupaten Bener Meriah mengakui dengan raihan DID dalam jumlah besar seperti pada tahun 2021 belum menyentuh langsung masyarakat bawah. Menurutnya hal itu wajar karena yang menjadi tolok ukur program-program bersumber DID tersebut tidak semata-mata dikucurkan untuk pembangunan infrastruktur namun diperuntukkan bagi sektor pendidikan, kesehatan, penguatan ekonomi dan perlindungan sosial.

“Jadi realisasi outcome program saat ini memang harus betul-betul menjawab persoalan yang dibutuhkan. Kita ingin seperti itu kedepannya. Alokasi anggaran dapat langsung menjawab persoalan,” ungkap Junaidi. Junaidi menambahkan, “Semua program-program yang disusun bersama KOMPAK tersebut positif dan akan dapat dirasakan oleh masyarakat secara luas dalam kurun lima tahun mendatang.”

Lebih lanjut, untuk mendukung transparansi alokasi anggaran di tingkat kampung yang tepat sasaran, Kabupaten Bener Meriah bekerja sama dengan KOMPAK telah membuat model turunan DID di level lokal yaitu Dana Insentif Pembinaan Kampung (DEPIK) pada tahun 2021. Landasan penerapan DEPIK adalah Peraturan Bupati Nomor 30 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Penilaian dan Penetapan Dana Insentif Pembinaan Kampung (DEPIK). Penerapan model ini membantu kinerja pemerintah kampung agar dapat bersinergi dengan pemerintah kabupaten. Sosialisasi DEPIK juga disinergikan dengan sosialisasi alokasi anggaran DID untuk pembangunan di masing-masing kampung sehingga masyarakat dapat mengetahui dari mana saja sumber anggaran pembangunan di kampungnya.

***


[1] Kampung adalah sebutan bagi desa di Kabupaten Bener Meriah.

Cerita Perubahan Lainnya

Cerita Perubahan
APBD Direvisi, COVID-19 Diperangi

Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) telah memaksa pemerintah daerah, termasuk Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Trenggalek, merevisi anggarannya. Refocusing ditempuh untuk men...

Cerita Perubahan
Mendekatkan Layanan, Membuat Setiap Orang Terdata

Betapa senangnya pasangan Darno dan Tursinah. Dua anak mereka, M Zainurrosikin yang lahir pada 2005 dan Hamimah yang lahir pada 2009 akhirnya mendapatkan akta kelahiran secara grat...

Cerita Perubahan
Merintis Perlindungan Sosial Masyarakat Kampung Waren dari SAIK Plus

Di Kampung Waren, Distrik Momi Waren, Kabupaten Manokwari Selatan, upaya perlindungan bagi kaum yang termarginalkan itu mulai terwujud sejak hadirnya Sistem Administrasi dan Inform...

Menghadapi

COVID-19