Cerita Perubahan

Babat Alas Gerakan KUDU Sekolah Kabupaten Pekalongan

Author: Shinta Maharani, Catherine Regina, Nurman Siagian
Published: 13/04/2022

Berseragam putih abu-abu, Syahrul Ibad, menunjukkan ruangan kelas Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Paninggaran, Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah. Syahrul (19) baru saja mengikuti kelas uji coba di masa pandemi Covid-19. Selama dua pekan terakhir, siswa kelas tiga ini kembali sekolah, bertatap muka setelah hampir dua tahun menjalankan kegiatan belajar mengajar secara daring untuk menghindari penularan virus Corona.

Banyak yang tak menyangka, jika anak ketujuh dari delapan bersaudara keluarga buruh tani ini pernah berhenti bersekolah setelah lulus dari Madrasah Tsanawiyah Paninggaran pada tahun 2016. Ijazahnya bahkan sempat tertahan karena tunggakan iuran sekolah. Sejak itu, impiannya mendapatkan pekerjaan yang layak pun harus terhenti. Ia tak bisa melanjutkan sekolah ke jenjang berikutnya karena kondisi ekonomi keluarga. Orang tuanya tak mampu membiayai sekolahnya.

Setelah lulus dari Madrasah Tsanawiyah Paninggaran, Syahrul memutuskan untuk mengadu nasib ke Jakarta. “Saya memilih bekerja untuk mencari nafkah, membantu orang tua,” ucap Syahrul. Ia sempat menjajal pekerjaan sebagai kuli panggul rongsokan besi selama enam bulan di ibu kota. Tugasnya mengangkut rongsok besi dan memindahkannya dari satu truk ke truk lainnya. Setiap hari, ia harus bekerja selama delapan jam dan mendapatkan upah di setiap akhir minggu sebesar Rp1juta. Beban kerja yang begitu berat membuat Syahrul tidak betah, dan memutuskan untuk kembali ke kampungnya, Desa Paninggaran.

Sekembalinya ke kampung halaman, Syahrul kemudian membantu ayahnya di ladang sebagai buruh tani. Di tahun 2017, Rusdiyono, Kepala Desa Paninggaran, mendorong Syahrul untuk kembali melanjutkan pendidikannya.  Namun, tawaran Rusdiyono tak begitu saja diterima oleh Syahrul. Kepala desa berusia 55 tahun itu harus berkali-kali datang membujuk dan memotivasi Syahrul. Rusdiyono tak lelah untuk menyemangati dan menumbuhkan kembali kepercayaan diri Syahrul. Bahkan, Rusdiyono juga menyediakan Syahrul seragam sekolah gratis untuk menarik minatnya kembali bersekolah.

Syahrul Ibad pernah memilih meninggalkan bangku sekolah untuk bekerja membantu orang tuanya

Syahrul Ibad adalah potret ribuan anak di Kabupaten Pekalongan yang terpaksa putus sekolah. Berdasarkan Basis Data Terpadu (BDT) 2018, terdapat 4.346 anak tidak sekolah (ATS) di Kabupaten Pekalongan. Kemiskinan, pernikahan dini, anak yang menyandang disabilitas, serta kurangnya pemahaman tentang pentingnya pendidikan menjadi penyebab anak putus sekolah.

Oleh karena itu, pada Desember 2018, Pemkab Pekalongan menginisiasi program pengembalian ATS ke sekolah, hasil rembuk bersama Dinas Pendidikan dan Bappeda dalam upaya meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Pekalongan di bidang pendidikan yang masih tergolong rendah, sekaligus memutus mata rantai kemiskinan antar generasi. Diambil dari inisial Kembali Upayakan Dukungan (KUDU) untuk Sekolah, gerakan KUDU Sekolah diharapkan dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Kabupaten Pekalongan melalui partisipasi sekolah.

KOMPAK memfasilitasi pemerintah daerah dalam menyusun Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 48 Tahun 2019 tentang Wajib Belajar 12 tahun sebagai payung hukum untuk gerakan KUDU Sekolah. Peraturan Bupati Wajib Belajar 12 tahun dan sekolah inklusi yang telah diterbitkan menjadi salah satu komitmen dan upaya Pemkab Pekalongan dalam menurunkan angka ATS di Pekalongan.

Pada 2021, Pemerintah Kabupaten Pekalongan dengan dukungan KOMPAK meluncurkan aplikasi KUDU Sekolah untuk memperkuat pendataan dan monitoring ATS. Aplikasi berbasis website dan android ini mengelola data ATS dari berbagai sumber, termasuk masyarakat. Aplikasi KUDU Sekolah memudahkan pemerintah daerah dan pihak terkait melakukan pembaharuan data ATS, verifikasi dan validasi serta monitoring terhadap capaian Gerakan KUDU Sekolah.

Aplikasi KUDU Sekolah yang diluncurkan pada 2021 memperkuat proses pendataan ATS dan monitoring terhadap capaian KUDU Sekolah

“Gerakan KUDU Sekolah pada dasarnya adalah gerakan kolaboratif seluruh elemen di masyarakat yang bertujuan mengembalikan ATS ke sekolah,” terang Subagyo, Pelaksana Tugas Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pekalongan. Menurut Subagyo, salah satu kunci keberhasilan Gerakan KUDU Sekolah terletak pada peran aktif pemerintah desa untuk melakukan pendataan dan pemantauan serta dukungan baik dalam bentuk alokasi anggaran, inisiatif khusus maupun peraturan desa yang mendukung pengembalian ATS ke sekolah.

Desa Paninggaran misalnya, telah mengalokasikan Dana Desa untuk mendukung pengadaan seragam, sepatu, dan kacamata gratis bagi ATS yang bersedia kembali bersekolah. Dana Desa senilai Rp12juta digunakan oleh Pemdes Paninggaran untuk membeli 30 seragam dan sepatu. “Kami berharap, dengan dukungan seragam, sepatu dan kacamata dapat membuat anak putus sekolah semakin tertarik untuk kembali ke sekolah sekaligus menambah kepercayaan diri mereka,” ucap Rusdiyono.

Rusdiyono menyadari bahwa sebagian ATS berasal dari keluarga miskin, umumnya bermata pencaharian sebagai buruh tani, buruh pemetik teh, perajin batik, maupun pedagang angkringan. Mayoritas anak-anak tersebut memutuskan berhenti bersekolah karena ingin membantu orang tua mereka mencari nafkah. Rusdiyono berpendapat bila ekonomi keluarga berjalan baik, kemungkinan orang tua mereka tidak akan keberatan jika anak mereka kembali melanjutkan pendidikannya.

Oleh karena itu, pemdes menggunakan berbagai pendekatan untuk menarik para siswa putus sekolah agar dapat kembali melanjutkan pendidikannya. Salah satunya dengan mengizinkan keluarga-keluarga miskin untuk menggarap lahan pertanian dan ladang milik pemdes, serta merencanakan pengelolaan budi daya ikan lele di kolam milik pemdes.

Rusdiyono kemudian menyarankan agar siswa tersebut melanjutkan sekolah di Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM), lembaga pendidikan yang memiliki jadwal sekolah yang lebih fleksibel dibandingkan sekolah formal. Siswa bisa mengikuti kegiatan belajar mengajar di PKBM pada siang hari, dan tetap bisa membantu orang tua berjualan angkringan pada malam harinya.

“Gerakan KUDU Sekolah pada dasarnya adalah gerakan kolaboratif seluruh elemen di masyarakat yang bertujuan mengembalikan ATS ke sekolah,”

Subagyo, Pelaksana tugas kepala dinas pendidikan kabupaten pekalongan

Desa Paninggaran mencatat 56 siswa[1] berhasil kembali ke sekolah non-formal melalui PKBM, dan 7 siswa yang kembali ke sekolah formal. Ahmad Fawaid, Sekretaris PKBM Akar Nusa Desa Paninggaran, mengatakan 56 siswa tersebut terdiri dari para siswa usia SD, SMP dan SMA. Para siswa di sekolah non-formal ini diberikan pelajaran ilmu terapan, seperti kerajinan batik, mewarnai dengan cat akrilik, serta keterampilan mengoperasikan komputer.

“Pelajaran yang diberikan disesuaikan dengan kebutuhan siswa. Memang lebih banyak disiapkan agar kemampuan mereka bisa langsung digunakan di dunia kerja,” kata Ahmad. Sistem pembelajaran berlangsung dua kali setiap pekan, yakni Senin dan Selasa pukul 13.00 hingga 15.00 WIB. Sebelum pandemi sistem pembelajaran berlangsung dengan meminjam gedung Madrasah Ibtidaiyah (MI) di Desa Paninggaran.

Sementara di Desa Curugmuncar, Nur Hidayat, Sekretaris PKBM Jabal Rokhmah, menyebutkan terdapat 13 anak putus sekolah yang mengikuti pembelajaran non-formal di PKBM yang berlokasi di Desa Tlogopakis, Kecamatan Petungkriono tersebut. Di sana, kegiatan belajar mengajar hanya berlangsung sebanyak dua kali dalam seminggu, yakni setiap Senin dan Kamis, pukul 14.00-16.00 WIB. Sebelum pandemi, pembelajaran berlangsung dengan meminjam gedung SD di masing-masing desa. Namun selama pandemi, pelajaran dilakukan secara daring. Para siswanya yang berasal dari Desa Tlogopakis, Yosorejo, Simego, Kayupuring, dan Curugmuncar mendapat bimbingan dari enam guru tutor yang mengampu sekolah non-formal tersebut.

Sama seperti PKBM pada umumnya, Nur mengatakan PKBM membantu siswa sekolah secara fleksibel karena mereka tetap bisa bekerja untuk membantu keluarga. Dia mencontohkan siswa kejar paket C bisa belajar secara daring pada malam hari. Pagi hingga sore, siswa tersebut bekerja sebagai buruh di pabrik minyak wangi Jakarta.

Seperti yang terjadi pada Firda Sulistiana, salah satu siswa putus sekolah di Desa Curugmuncar. Ia putus sekolah setelah mengenyam pendidikan selama satu semester di SMA Negeri 1, Petungkriono, karena keluarganya tak mampu membiayai pendidikannya. Ibunya hanya berpenghasilan sebagai buruh tani dan merumput, sedangkan ayahnya harus tergolek lemah akibat menderita stroke.

Saat itu, Nur mendatangi rumah Firda dan membujuknya untuk kembali bersekolah. Ia memberikan pemahaman kepada orang tua Firda, bahwa pendidikan menjadi bekal anaknya memperbaiki taraf hidup anaknya di masa depan. Pada akhirnya, Firda bersedia melanjutkan pendidikannya dan memilih PKBM karena waktu belajar yang lebih luwes.

Perangkat desa bersama PKBM mendatangi rumah-rumah warga untuk mengajak anak-anak mereka yang putus sekolah supaya kembali bersekolah

Menurut Nur Hidayat, di Kecamatan Petungkriono, para siswa berhenti bersekolah juga karena sulitnya mengakses perjalanan menuju sekolah, selain karena faktor ekonomi. Untuk mencapai sekolah, siswa harus berjalan berkilo-kilo meter dengan jalan menanjak karena harus melewati perbukitan. Selain itu, di desa tersebut belum tersedia angkutan umum. “Kondisi geografisnya terjal. Bahkan, ada siswa yang harus menempuh 23 km untuk mencapai sekolahnya. Khususnya para siswa yang bermukim di pegunungan,” tambahnya.

“Kami babat alas. Door-to-door ke desa-desa untuk membujuk anak-anak supaya mau kembali sekolah,” ungkap Nufliyanti, Kepala Subdirektorat Pendidikan dan Kebudayaan Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah.

Anik Hariwayati, Sekretaris PKK Kabupaten Pekalongan, mengungkapkan keterlibatan aktif ibu-ibu tim penggerak PKK untuk mendekati anak tidak sekolah dan orang tua. Para kader tersebut biasanya mencari kesempatan mengobrol dengan orang tua ATS saat belanja di warung. “Sedangkan, dalam pertemuan RT, para kader PKK melakukan sosialisasi terkait pentingnya anak-anak kembali sekolah,” ujar Anik.

Hingga akhir tahun tahun 2021, Bappeda Pekalongan mencatat sebanyak 1.397 anak kembali mengenyam bangku sekolah berkat gerakan KUDU Sekolah. Fadia A Rafiq, Bupati Kabupaten Pekalongan mengatakan bahwa Gerakan KUDU Sekolah mampu berkontribusi pada peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). “Gerakan KUDU Sekolah mampu mewujudkan mimpi anak-anak untuk kembali bersekolah. Memberikan kesempatan kepada anak-anak dari keluarga miskin untuk meraih cita-cita mereka dan membangun masa depan yang lebih gemilang,” tutupnya.


[1] Data dari Dinas Pendidikan Pekalongan tahun 2019

Cerita Perubahan Lainnya

Cerita Perubahan
APBD Direvisi, COVID-19 Diperangi

Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) telah memaksa pemerintah daerah, termasuk Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Trenggalek, merevisi anggarannya. Refocusing ditempuh untuk men...

Cerita Perubahan
Mendekatkan Layanan, Membuat Setiap Orang Terdata

Betapa senangnya pasangan Darno dan Tursinah. Dua anak mereka, M Zainurrosikin yang lahir pada 2005 dan Hamimah yang lahir pada 2009 akhirnya mendapatkan akta kelahiran secara grat...

Cerita Perubahan
Merintis Perlindungan Sosial Masyarakat Kampung Waren dari SAIK Plus

Di Kampung Waren, Distrik Momi Waren, Kabupaten Manokwari Selatan, upaya perlindungan bagi kaum yang termarginalkan itu mulai terwujud sejak hadirnya Sistem Administrasi dan Inform...

Menghadapi

COVID-19