Tentang Papua Barat 

Provinsi Papua Barat dan Papua adalah salah dua provinsi terkaya di Indonesia, tetapi di sisi lain memiliki tingkat kemiskinan tertinggi. Jumlah penduduk Papua Barat adalah sekitar 900 ribu jiwa. Tingkat kemiskinan di Papua Barat adalah 23%, diatas rata-rata nasional 9,8% (BPS, 2018).


KOMPAK di Papua Barat 

Sejak 2016, KOMPAK telah mendukung pemerintah provinsi Papua Barat dan Papua melalui Program LANDASAN. LANDASAN adalah program senilai A$2,5 juta per tahun yang dilaksanakan oleh BaKTI, mitra KOMPAK, yang dirancang untuk mengatasi kesenjangan dalam kapasitas unit layanan (puskesmas dan sekolah). Program ini juga membantu pemerintah desa untuk meningkatkan akses dan kualitas layanan lini depan di Papua Barat dan Papua.

Fokus untuk LANDASAN pada tahun 2019 dan selanjutnya adalah untuk memperluas dan melembagakan sistem informasi desa - khususnya dalam menyelesaikan paket pengembangan kapasitas (materi pelatihan, manual, stndar operasional prosedur dan sebagainya) - serta mendukung pemerintah daerah dan unit layanan dalam perencanaan, penganggaran dan penerapan standar pelayanan minimal (SPM) bidang kesehatan dan pendidikan.

Dukungan KOMPAK di Papua Barat antara lain:

  • Menguji cobakan sistem informasi desa dan kecamatan - dikenal sebagai SAIK dan SAID di Papua Barat dan Papua. Inisiatif ini mendapat banyak dukungan dari para pemangku kepentingan terutama pemerintah. Di Papua Barat, pemerintah provinsi telah menunjukkan komitmennya untuk menerapkan sistem ini di semua 1.742 desa.

  • Memberi bantuan teknis kepada pemerintah kabupaten dalam mengintegrasikan standar pelayanan minimal bidang kesehatan dan pendidikan ke dalam dokumen perencanaan dan penganggaran serta menggunakan alat analisis kemiskinan untuk menajamkan target sasaran program perlindungan sosial. KOMPAK juga mendukung sekolah dan pusat kesehatan untuk memasukkan standar pelayanan minimal ke dalam perencanaan kerja, standar operasional prosedur, dan sistem pemantauan mereka.

  • Memberi bantuan teknis kepada Pemerintah Provinsi Papua Barat dan Papua untuk melaksanakan rekomendasi dari evaluasi pemanfaatan Dana Otsus.

RENCANA KERJA TAHUN JAMAK PAPUA BARAT
Artikel
Data Akurat untuk Percepatan Peningkatan Kesejahteraan di Tanah Papua

Pemerintah Provinsi Papua dan Papua Barat, berkolaborasi dengan KOMPAK, program kemitraan Pemerintah Indonesia dan Australia, menyelenggarakan Forum Inspirasi Tanah Papua bertema “Praktik Baik Kolaborasi untuk Percepatan Peningkatan Kesejahteraan Tanah Papua” Rabu, 9 Maret 2022. Acara ini ditujukan untuk mempromosikan praktik-praktik baik dan inovasi-inovasi yang telah dilakukan di Papua dan Papua Barat.

Artikel
Pembelajaran Lintas Wilayah Tentang Otonomi Khusus (OTSUS) antara Provinsi Aceh, Papua dan Papua Barat

Perwakilan dari pemerintah Provinsi Papua dan Papua Barat melakukan kunjungan ke Banda Aceh dan Calang, Aceh Jaya selama dua hari penuh pada tanggal 22-24 Januari lalu.

Artikel
Sosialisasi dan Penyusunan Standar Pelayanan Minimum (SPM) Kabupaten Manokwari Selatan

Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar (SPM Dikdas) adalah salah satu tolak ukur kinerja pelayanan pendidikan dasar. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2013 menyatakan bahwa penyelenggaraan pendidikan dasar sesuai SPM merupakan kewenangan kabupaten/kota.

Praktik Baik
Katalog Program Papua dan Papua Barat

Katalog Program Papua dan Papua Barat

Praktik Baik
Forum Inspirasi KOMPAK: Berbagi dan Menginspirasi

KOMPAK bersama pemerintah daerah di 7 provinsi akan menggelar rangkaian kegiatan berbagi praktik baik/Forum Inspirasi. Dapatkan informasi tentang tanggal pelaksanaannya di website ini. Acara ini dapat diikuti melalui akun Youtube masing-masing provinsi.

Praktik Baik
Perencanaan Pembangunan Berbasis Data di Papua dan Papua Barat

Program LANDASAN Fase 2 memperkenalkan Sistem Administrasi dan Informasi Kampung (SAIK) kepada 205 kampung dan Sistem Administrasi Distrik kepada 24 distrik di Papua

Cerita Perubahan
Pelayanan Adminduk Tepat Sasaran Berkat SAIK+ Papua Barat

Warga Desa Waroser kini dapat bernafas lega, karena kasus bantuan salah alamat sudah tidak terjadi lagi. Mereka sudah bisa menikmati manfaat bantuan pemerintah dan program pembangunan berkat sistem data kependudukan yang akurat.

Cerita Perubahan
Membangun Roh Program PROSPPEK

“Kami percaya data Sistem Administrasi dan Informasi Kampung atau SAIK Plus ini akurat dan selalu diperbaharui karena dikelola oleh kader kampung setempat sehingga bisa menjadi dasar bagi pemerintah daerah untuk merencanakan program pembangunan,” terang Markus Waran, Bupati Manokwari Selatan.

Cerita Perubahan
Membangun Sekolah Impian

Belasan anak riang berkumpul di halaman belakang Sekolah Dasar Yayasan Pendidikan Kristen Gwereshera (SD YPK Gwereshera), Kaimana, Papua Barat. Mereka sibuk dengan cangkul, sekop dan gembor. Hari itu, mereka belajar cara menanam singkong dari petugas Dinas Pertanian Kabupaten Kaimana. Bagi anak-anak belajar melalui praktik seperti ini menjadi cara yang efektif dan menyenangkan.

Cerita Perubahan
Data yang Mengubah Tanah Papua

“Data adalah dasar perencanaan pembangunan sekaligus bukti sebuah pembangunan,” terang Hengky Veky Tewu, Asisten II Sekretaris Daerah Kabupaten Manokwari Selatan, Papua Barat. Sayangnya, menurut Hengky, data yang memiliki peran penting tersebut menjadi kemewahan bagi sebagian wilayah Papua dan Papua Barat.

Publication > Evaluation Report
Laporan Perkembangan : Memperkuat Kesetaraan Gender dan Inklusi Sosial dalam Program BANGGA Papua

Undang-Undang Otonomi Khusus Papua (UU No. 21/2001) mengakui pentingnya upaya mendorong GESI dengan menekankan prinsip-prinsip mendasar GESI untuk mendukung upaya pembangunan di Papua agar dapat memberikan manfaat untuk semua orang Papua, khususnya perempuan dan masyarakat adat. Penerapan prinsip-prinsip tersebut dapat dilihat dalam Dokumen Program BANGGA Papua (2017) dimana prinsip-prinsip GESI secara sistematis dimasukkan sebagai tujuan dalam semua upaya dan intervensi dalam program, mulai dari sosialisasi, pelatihan dan pendampingan teknis, hingga memastikan unsur-unsur GESI tergabung dalam sistem / mekanisme seperti pemantauan dan evaluasi dan sistem informasi manajemen.

Publikasi > Panduan Teknis dan Catatan Kebijakan
Panduan Fasilitasi Replikasi dan Pelembagaan Pengembangan Sistem Informasi Desa (SID)

KOMPAK mendukung pengembangan Sistem Informasi Desa (SID) sesuai amanat UU Desa. SID yang dikembangkan di lokasi dampingan KOMPAK dirancang untuk menyediakan informasi profil desa, data kemiskinan, dan kependudukan serta memfasilitasi layanan persuratan, administrasi kependudukan, dan lainnya. Pada beberapa lokasi, sistem informasi yang dibangun dapat mengelola informasi anak tidak sekolah (drop out), data ibu hamil, dan kebutuhan spesifik untuk pembangunan daerah misalnya data Orang Asli Papua (OAP). SID yang telah dikembangkan dan digunakan oleh desa di wilayah dampingan KOMPAK banyak memberikan manfaat penguatan data untuk pelayanan, perbaikan perencanaan, dan penganggaran. Berjalannya praktik baik ini memerlukan dukungan Pemerintah daerah diantaranya melalui penyediaan kebijakan, program, anggaran, serta fasilitator/pelaksana di tingkat lokal.

Publication > Programmatic Research
Opsi Keberlanjutan Dana Otonomi Khusus 2022–2041: Menuju Tanah Papua yang Sejahtera dan Mandiri

Kebijakan Dana Otsus untuk Papua dan Papua Barat berdasarkan Undang-Undang (UU) Nomor 21 Tahun 2001 selesai pada tahun 2021. Sementara, tingkat kemiskinan di Tanah Papua masih yang tertinggi di Indonesia dengan “gap” capaian kualitas pembangunan yang cukup tinggi dibanding wilayah lain. Diperlukan alternatif mekanisme untuk perencanaan dan pelaksanaan pembangunan yang dapat mengakselerasi pencapaian target pembangunan di Tanah Papua. Oleh karena itu, KOMPAK melakukan studi “Opsi Keberlanjutan Dana Otonomi Khusus Tahun 2022-2041 Menuju Tanah Papua Yang Sejahtera dan Mandiri.” Studi ini menganalisis sejumlah opsi keberlanjutan Dana Otsus di Tanah Papua pasca 2021.

Menghadapi

COVID-19