Tentang Aceh

Provinsi Aceh terletak di ujung utara pulau Sumatra, dengan populasi 5,2 juta orang. Aceh mengalami masa pemulihan yang luar biasa pasca periode panjang konflik bersenjata serta gempa bumi dan tsunami tahun 2004 yang menewaskan lebih dari 160.000 orang.

Kemiskinan di Aceh telah menurun dari 20% pada 2010 menjadi 16% pada 2018, tetapi masih di atas rata-rata nasional 9,8% (BPS, 2018). Pemerintah Provinsi Aceh mengelola dana (per kapita) jauh lebih besar daripada rata-rata nasional dan ini telah berkontribusi pada pengurangan kemiskinan dan peningkatan layanan dasar, tetapi kesenjangan - terutama di daerah-daerah terpencil – masih menjadi tantangan.


KOMPAK di Aceh

Sejak 2016, KOMPAK bermitra dengan Pemerintah Provinsi Aceh dan tiga kabupaten: Aceh Barat, Bener Meriah dan Bireuen.

Dukungan KOMPAK untuk Provinsi Aceh dari 2019 hingga 2022 berfokus pada penguatan tata kelola kecamatan dan desa, pengelolaan keuangan publik, penguatan administrasi kependudukan dan statistik hayati, layanan kesehatan dasar, dan pengembangan ekonomi lokal. KOMPAK juga mendukung pemerintah kabupaten dan provinsi untuk mengimplementasikan Strategi Nasional Pencegahan Stunting.

Dukungan KOMPAK di Provinsi Aceh antara lain:

  • Mengimplementasikan strategi Kementerian Dalam Negeri untuk Penguatan Kapasitas Aparatur Desa (PKAD), khususnya melalui pembentukan Pembina Teknis Pemerintahan Desa (PTPD) di tingkat kecamatan untuk mendukung tata kelola pemerintahan desa.

  • Memberi kontribusi terhadap penguatan administrasi kependudukan dan statistik hayati, seperti mendorong desa untuk mendanai, melibatkan dan melatih petugas registrasi kependudukan.

  • Melakukan evaluasi pemanfaatan dana Otonomi Khusus (Otsus) antara 2008-2017 dan mendukung pemerintah provinsi untuk menindaklanjuti butir-butir rekomendasinya.

  • Mendukung pemerintah provinsi untuk memperkuat perencanaan dan penganggaran Dana Otsus untuk periode 2020-2027, termasuk mengujicoba sistem perencanaan dan penganggaran elektronik untuk mengintegrasikan kebijakan pemerintah provinsi dan kabupaten dengan lebih baik.

  • Mendukung Akademi Paradigta dalam melatih dan membimbing perempuan untuk mengambil peran lebih aktif dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, Badan Permusyawaratan Desa dan kegiatan kelompok perempuan.

  • Memperluas cakupan dan penggunaan sistem informasi desa dan dashboard kecamatan sehingga desa dapat merencanakan dan memprioritaskan layanan dengan lebih baik.

RENCANA KERJA TAHUN JAMAK ACEH
Artikel
Tiga Inovasi Penanggulangan Kemiskinan untuk Aceh Hebat

Tiga dari sekian inovasi layanan publik di Aceh, seperti LADG melalui keberadaan PRG, Keperantaraan Pasar, dan sistem digital layanan publik SIGAP ditampilkan dalam Forum Inspirasi Aceh bertema “Inovasi dan Sinergi dalam Penanggulangan Kemiskinan Menuju Aceh Hebat”, yang diselenggarakan pada Rabu, 12 Januari 2022.

Artikel
Aplikasi Bidan Sehati: Pemantauan Dini Untuk Mencegah Kematian Ibu dan Bayi

Dinas Kesehatan Kabupaten Bener Meriah bersama KOMPAK melaksanakan diskusi kelompok terarah bagi bidan koordinator dan bidan operator dari 13 Puskesmas pada 6 Agustus 2019. Tujuan kegiatan ini adalah untuk mendengar masukan dan umpan balik dari bidan yang telah menggunakan aplikasi Bidan Sehati sehingga dapat disempurnakan pada versi berikutnya.

Artikel
Pemerintah Aceh Luncurkan Aplikasi E-Planning dan E-Budgeting Terintegrasi

Setelah melalui rangkaian uji coba dan sosialisasi kepada seluruh Satuan Kerja Pemerintah Aceh (SKPA), Pemerintah Provinsi Aceh meluncurkan aplikasi e-planning dan e-budgeting terintegrasi untuk perencanaan dan pengganggaran daerah.

Praktik Baik
Tim DID: Katalis bagi Peluang Penerimaan dan Kualitas Pemanfaatan Dana Insentif Daerah

Dana Insentif Daerah, atau disingkat DID, adalah bagian dari dana Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) kepada daerah tertentu berdasarkan kriteria/kategori tertentu dengan tujuan memberikan penghargaan atas perbaikan dan/atau pencapaian kinerja tertentu di bidang tata kelola keuangan daerah, pelayanan umum pemerintahan, pelayanan dasar publik, dan kesejahteraan masyarakat. Indikator penilaian DID (untuk tujuan seleksi penerima) pada dasarnya merupakan indikator kinerja pembangunan daerah yang menjadi tanggung jawab seluruh perangkat daerah dari berbagai tingkat pemerintahan di daerah tersebut. Namun, banyak daerah tidak memahami indikator dan tata cara penghitungan DID, sehingga peluang untuk menambah kapasitas pendanaan melalui DID tidak termanfaatkan dengan maksimal.

Praktik Baik
Katalog Program Aceh

Katalog Program Aceh

Praktik Baik
Lembar Fakta Anyaman Enceng Gondok

Kolaborasi antara pemerintah Aceh, kabupaten, desa, serta swasta mendukung perempuan pengrajin anyaman eceng gondok Kelompok EG Craft, Kecamatan Arongan Lambalek untuk meningkatkan kualitas dan variasi model produk anyaman sesuai kebutuhan dan peluang pasar.

Cerita Perubahan
Bener Meriah Terus Berbenah Guna Meraih Dana Insentif Daerah

Salah satu strategi yang dilakukan untuk mendukung perbaikan kinerja DID, yaitu melalui koordinasi regular dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait sumber penilaian kinerja.

Cerita Perubahan
Secercah Asa Perajin Anyaman Eceng Gondok di Aceh Barat

Di Gampong Kubu, eceng gondok tumbuh subur. Tanaman liar ini memang mudah sekali berkembang biak sehingga menjadi hama bagi lingkungan. Kumpulan eceng gondok membuat air di parit tak bisa mengalir lancar dan menyebabkan banjir. Dulu warga gampong ini menganggap eceng gondok sebagai hama.

Cerita Perubahan
SEPAKAT: Menyediakan Data Akurat untuk Program Penanggulangan Kemiskinan yang Tepat Sasaran

Sejak hadirnya inovasi SEPAKAT yang difasilitasi oleh Bappenas bersama KOMPAK dan Bank Dunia, Pemerintah Kabupaten Bireuen dengan mudah mencari solusi penanggulangan kemiskinan di wilayah mereka melalui analisis mandiri.

Cerita Perubahan
Klinik Gampong: Memberdayakan Aparatur Gampong, Memberdayakan Masyarakat

Dulu, koordinasi dan konsultasi aparatur gampong dengan pemerintah kabupaten terkendala karena letak geografis. Namun situasi telah jauh berbeda, aparatur gampong kini dapat menyelesaikan berbagai permasalahan administrasi di gampong secara mandiri.

Cerita Perubahan
PRG Membawa Warga Aceh Sadar Dokumen Kependudukan

Dengan dokumen kependudukan yang lengkap yang difasilitasi oleh Petugas Registrasi Gampong, warga Bireuen kini dapat mengakses pelayanan dasar dan program lainnya yang disediakan pemerintah, sehingga dapat mendorong penanggulangan kemiskinan.

Cerita Perubahan
Memotong Birokrasi, Meningkatkan Kualitas Layanan

Saukani, dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung (DPMK) Kabupaten Bener Meriah, masih ingat betul kerepotan yang terjadi saat memeriksa dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) tahun 2015. “Kami harus mengecek dokumen dari 232 desa. Imbasnya, dana desa baru bisa dicairkan di bulan September, dari yang seharusnya antara bulan Maret dan Juli.”

Publikasi > Panduan Teknis dan Catatan Kebijakan
Petunjuk Teknis Penilaian Kinerja Kampung Kabupaten Bener Meriah

Pemerintah Kabupaten Bener Meriah bersama Kolaborasi Masyarakat dan Pelayanan untuk Kesejahteraan (KOMPAK) telah menginisiasi model penilaian kinerja kampung berbasis insentif. Salah satu tujuan dari penilaian kinerja kampung ini adalah untuk mengimplementasikan bentuk desentralisasi daerah dari kabupaten kepada kampung sehingga dapat mendekatkan akses serta meningkatkan kualitas pelayanan bagi warga sampai ke tingkat kampung. Peran pemerintah daerah dalam pelaksanaan desentralisasi salah satunya melalui optimalisasi peran dan sumber daya di tingkat daerah, baik sumber daya manusia maupun sumber daya keuangan.

Publikasi > Panduan Teknis dan Catatan Kebijakan
Panduan Penggunaan Sistem Informasi Gampong (SIGAP)

Sejak tahun 2018-2019, KOMPAK bersama DPMG Aceh dan KOMINSA Aceh telah mengembangkan aplikasi Sistem Informasi Gampong (SIGAP) versi 1.1 dan 1.5 untuk mendukung proses perencanaan pembangunan desa, administrasi desa dan supra desa. Pengembangan ini dilakukan sebagai tindaklanjut amanat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, pada Bagian Ketiga pasal 86 yaitu Sistem Informasi Desa dan Pembangunan Kawasan Perdesaan. Pengembangan dan perluasan penggunaan aplikasi terus dilakukan oleh DPMG Aceh dan DISKOMINSA Aceh hingga tahun 2020, dengan komitmen untuk meningkatkan fungsi dan manfaat yang akan diperoleh oleh gampong, kecamatan, pemerintah kabupaten/kota, dan pemerintah Aceh melalui pengembangan kembali aplikasi SIGAP Aceh dari versi 1.5 ke versi 1.7.5.

Publication > Evaluation Report
Evaluasi Pelaksanaan Model Universitas Membangun Desa (UMD)

Studi ini diarahkan untuk mengevaluasi model UMD guna mendapatkan poin pembelajaran utama untuk peningkatan efektivitas dan penyebaran model UMD ke depan. Evaluasi dilakukan di tiga provinsi, yaitu Aceh, Jawa Timur, dan Sulawesi Selatan di mana KOMPAK telah mendukung uji coba KKN model UMD sebelumnya. Pada saat uji coba PT yang mendapat dukungan adalah Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh di Aceh, Universitas Jember (UNEJ) di Jawa Timur, Universitas Katolik Parahyangan di Jawa Barat dan UIN Alauddin Makassar di Sulawesi Selatan. Di Sulawesi Selatan, evaluasi ini diperluas cakupannya untuk melihat pembelajaran pelaksanaan KKN model UMD di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan (Pangkep) yang secara khusus mendapat dukungan teknis dari KOMPAK. Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pangkep telah menandatangani kesepakatan pelaksanaan UMD KKN-Tematik dengan sejumlah PT dan mengundang mahasiswa KKN dari UNEJ untuk melaksanakan model UMD. Dalam evaluasi ini, tim peneliti mewawancarai 61 responden (40 responden laki-laki, 21 responden perempuan), dan melakukan observasi langsung ke tujuh desa di tiga provinsi di mana kegiatan UMD dijalankan oleh PT mitra.

Menghadapi

COVID-19